Corruption in Indonesia

Di berbagai media, TEGAR Lovers selalu dihidangkan suatu berita, artikel masalah KORUPSI, dengan sendirinxa artikel itu menarik sekali bagi kita karena kita sedang berperang mati – matian melawan penyakit nasional yang parah ini.

Sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan, bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu kebiasaan bahkan suatu tradisi yang sudah berakar lama, hingga pemberantasannya-pun sangat sulit sekali.

 

Hingga kini paradigma pemberantasan korupsi masih terhitung sangat mengecewakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan akan menjadi senjata pamungkas, hingga kini kinerjanya-pun masih jauh dari harapan, bahkan masih sangat mengecewakan.

 

TEGAR punya pendapat bahwa jalan terbaik untuk melenyapkan korupsi adalah dengan mengusahakan kemajuan di segala bidang, baik bidang politik, sosial, ekonomì, maupun komunikasi sosial. Kontak dgn keseluruhan lapisan masyarakat untuk memungkinkan partisipasi dan pengawasan sosial yang lebih luas. Kontak dgn dunia Internasional modern untuk mempelajari tata pengaturan pemerintahan dan masyarakat modern.
Memajukan sistem persaingan yang jujur dan sehat, dgn kesimpulan yang lebih merata antara golongan dan individu, tidak berdasarkan golongan melainkan kecakapan. Dengan demikian kemajuan suatu tantangan dan dorongan yang baru.

 

Korupsi pertama – tama harus di pandang sebagai penyakit sosial karena kebobrokan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikianlah korupsi sebagai gejala.
Bahkan korupsi juga dapat di pandang sebagai masalah moral adalah soal lain.

 

Korupsi akan dapat sangat dikurangi bila masyarakat menjadi makmur dan sistem sosial menjadi semakin baik. Dengan kata lain, jika distribusi kemakmuran, partisipasi, dukungan, dan pengawasan sosial menjadi semakin merata di dalam suatu masyarakat, maka korupsi sebagai gejala sosio-ekonomi akan menjadi semakin sedikit kemungkinannya, juga pengangguran melemahkan daya tahan manusia yang miskin untuk berbuat kejahatan. Tetapi juga manusia yang kaya untuk bereksploitasi dgn kekuasaan uangnya, spt pejabat pemerintah mengeksploitir kekuatan senjata atau administratifnya.